tugas dan wewenang pemda. id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. tugas dan wewenang pemda

2. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah di bawah naungan Pemerintah Daerah. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). dimana tugas dan wewenang kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan. Merancang Suatu Perda 2. Feb 10, 2022 · Secara umu, pemerintah diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintah negara. Kebijakan moneter harus dijalankan untuk menjaga peredaran jumlah mata uang yang ada pada masyarakat, maka seluruh harga produk barang dan juga jasa dapat. Rahmat Akbar, OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Ketentuan Pasal 154 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e,. Kemudian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tersebut dijabarkan dalam PP No. setiap urusan yang bersifatconcurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi. Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda Pasal 3 Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: a. 3. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 15Secara. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; b. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. “authority” dalam bahasa Inggris. id - Dalam struktur pemerintah pusat, ada sejumlah institusi yang berstatus Lembaga. 6 Jenis Lembaga-lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya Lengkap — Setiap negara di dunia pasti memerlukan sebuah lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai organ dalam menjalankan serangkaian struktur pemerintahan untuk mencapai pada tujuan negara. Sementara dikutip dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2020) karya Irsyadi Zain dan Y. Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “wewenang” ini memiliki dua definisi, yakni a) ‘hak dan kekuasaan untuk bertindak’; dan b) ‘kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain’. Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Feb 17, 2022 · Kewenangan Pemerintah Daerah: Apa Saja Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota? Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Peme­rintah Pusat. 2. PNBP. Tugas dan wewenang Badan Pertimbangan 3 orang: Terdiri unsur Kemenag, Pemda dan MUI Badan Pelaksana 11 orang: Ketua; Wkl Ketua; Sekretaris ; Bendahara dan Divisi-divisi : Div. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan. 3 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD 54 5. Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan wakaf; 2. Selain itu, BPK juga memiliki tugas lain seperti memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara, memberikan saran dan masukan kepada lembaga pemerintah terkait, serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada MPR dan DPR. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam UUD 1945 Pasal 20 A ayat 2: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). Pemerintah Daerah pun dapat memberdayakan potensi-potensi daerah yang dapat menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah, juga dapat ikut dan ambil bagian dalam. e. DPRD Provinsi juga memiliki. melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Adapun kewenangan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 10 dan 11 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dihapus dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut: Pasal 10. Manfaat dan luaran dari penelitian hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daaerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertiannya, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. 3. Lantas apa saja tugas dan wewenang BPD, serta siapa saja anggota nya? Lebih lengkapnya, berikut ini telah Liputan6. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 5 Prosedur Pembukuan Belanja 80 5. Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi pun memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun. Pasal 149 ayat (1) “DPRD mempunyai fungsi membentuk Perda, anggaran, dan pengawasan”. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil. kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu Reduce (mengurangi timbulan), Reuse (menggunakan. 173 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 23, LN. PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN BAGI PEGAWAl PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU TAHUN ANGGARAN 2023. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. 05/2012 sebagaimana telah dirubah dengan PMK nomor 179/PMK. go. Guna merinci dan menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang. tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah oleh TNI, optimasi penggunaan sarana, alat dan. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa. Prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab yaitu berdasarkann tugas, wewenang dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kegiatan usaha; d. pelaksanaan tugas dan wewenang . UUD 1945 mengatur tugas-tugas presiden lainnya. Jun 22, 2016 · Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing pejabat pengawas pemerintah (auditor) di fungsi pengawasan (Inspektorat). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil Presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah nonkementerian. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. 1 Tugas (Ps. 1 Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak dari11 Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perumahan; Ini 5 Jenis dan Bentuk Rumah yang Harus Anda Tahu! Penting Mengetahui Tentang Surat Kuasa Dibuat di Luar Negeri; Upaya Hukum atas Sikap Diam Badan atau Pejabat Pemerintahan; Langkah Hukum Jika Penyelenggara Pelayanan Publik Tidak Melakukan. Salah satu perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yaitu dengan menghapus peran Panitia. menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat. quratu quratu 16. memegang kekuasaan. 2. Pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang yang. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 2 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Sistem rumah tangga material, ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah; 3. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Apr 29, 2020 · 11. Adapun mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi: pelayanan kesehatan ibu;. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan. Penulis: Addi M Idhom, tirto. Artinya, pemerintah daerah concern bersama pemerintah pusat memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap. Berikut ini hubungan seltralisasi dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah: Sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang. Adapun tugas dan wewenang presiden adalah sebagai berikut. TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Lihat selengkapnyaMenaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DPR-RI dan Pemerintah secara triwulanan dan tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan penyidikan peada tindak pidana tertentu berdasarkan. 1. Hubungan Masy, Sosialisasi dan Literasi; Div. meliputi hak, wewenang, dan kewajibanKEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Wewenang Mahkamah Konstitusi. a. STATUS PERATURAN. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya, antara lain: Menurut Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014, fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan. Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wewenang ini dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai pemegang komando negara. Pasal 6 Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah. Menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedudukan Pemerintahan Daerah Tidak semua urusan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Lembaga eksekutif bertanggung jawab menjalankan kebijakan dan program-program. Pasal 1 angka 5 Permendagri tersebut menyebutkan, "Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu". meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan bersyarat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polda memiliki sejumlah fungsi. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 46. 1. menyusun program pembentukan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dirinci di atas, wakil kepala daerah berttanggung jawab kepada kepala daerah. 10. 44, TLN No. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 3. Pada Daerah Kabupaten / Kota,. Berdasarkan pernyataan di atas, Badan Eksekutif dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh. 5 Camat mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat daerah, tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat meliputi. Mulai tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu yang dipilih oleh rakyat. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA. A. 13 Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “Legal power; a right to command or act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. Jabatan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Tujuannya, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan. Pemerintah Pusat Republik Indonesia memiliki enam kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Sebutkan Tugas dan Wewenang MPR Menurut Pasal 3 UUD 1945. KOMPAS. Tugas dan Wewenang PPK Banyak atau banyak sekali tugas PPK? Dalam bahasa sederhana, saya simpulkan tugas PPK adalah menjaga dan mengawal seluruh proses pengeluaran negara dari awal perencanaan hingga akhir penyelesaian serta memastikan seluruh aspek dari pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari sisi teknis maupun administrasi. 5 Namun penjabaran lebih lanjut apa yang mesti dibina, diawasi dan dikoordinasi atau bagaimana mekanismenya baru diatur oleh Pemerintah Pusat. kebudayaan; d. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:. Lembaga penyiaran nasional ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Perpaduan dari tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD adalah merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah dengan DPRD harus dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing sehingga terwujud pemerintahan daerah yang baik. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; 4. Fungsi Polda menurut Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018, yaitu: pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 2 Wewenang (Ps. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaTugas dan wewenang Plt itu sama dengan seorang kepala daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Di mana kedudukan presiden sangat kuat. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan Wewenang Wakil Gubernur Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara; Membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan. BAB IV TATA CARA. SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI. Pembahasan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini, akan selalu terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur. Memilih pimpinan daerah. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945,. WEWENANG KEPALA DESA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa berwenang: 1. 3. Alamsyah Ratu Prawiranegara KM. Ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas dan wewenang Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. a. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) , yaitu wewenang diskresi kepolisian yang. Apr 10, 2022 · Tugas Dan Wewenang Kejaksaan. Daerah juga mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan, tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengadakan rapat-rapat bersama masyarakat desa dan Pemerintah Desa untuk membahas masalah. 1. Lembaga Eksekutif adalah, jika legislatif melakukannya, maka badan eksekutif akan membimbingnya. Masukan-masukan dari DPA juga penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan terbaik dalam melaksanakan visi. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan adalah Chief Financial Officer. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban DPR. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. Wewenang tradisional, yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati. Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. om rangkum dari berbagai sumber informasi seputar Badan Permusyawaratan Desa atau BPD pada Jumat (24/3/2023). Kata kunci: Tugas Dan Wewenang, Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Berwawasan Lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD5 antara lain: a. pemda : pemerintah daerah. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan. Pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan Kontak Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, 10710 Telepon (021) 3814411. Tugas dan wewenang MPR diatur. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip. Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan pihak penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Tugas-Tugas Kementerian Negara Indonesia. Presiden mengangkat dan menghentikan. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota. Keputusan Mendiknas Nomor 24 tahun 2006 Memperhatikan : Keputusan pembagian tugas guru sebagai Pembina pramuka. 04 Oktober 2021 Nana. Wakaf dan Shadaqoh. Perkembangan Lingkungan Strategis. Wewenang Bidan Wewenang bidan diatur dalam Permenkes RI No. Tugas dan Kewenangan Pj Kepala Daerah . serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Adapun menurut Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun.